oleh PBHKP | Sep 5, 2025 | Berita, Kebijakan, Nonlitigasi
Kota Sorong, pbhkp.or.id – Dalam mendukung perluasan Akses Keadilan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, Kementrian Hukum Kanwil Papua Barat Melaksanakan Addendum Bantuan Hukum Tahun 2025 bersama LBH PBHKP dan beberapa Organisasi Bantuan Hukum lainnya...
oleh PBHKP | Okt 1, 2024 | Berita, Kebijakan, Narasumber, Nonlitigasi
Sorong, pbhkp.or.id – Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian Melaksanakan kegiatan program Kampanye “Amankan manusia dan Hutan adat Papua” (AMAHUTA) dengan Kegiatan Pembentukan tim Perumus/Penyusun Pembuatan Draft Revisi Peraturan Bupati...
oleh PBHKP | Sep 5, 2024 | Berita, Kebijakan, Nonlitigasi
Sorong, Pbhkp.or.id – Dalam program lanjutan dari Sosialisasi Program Kampanye Amankan Manusia dan Hutan Papua, Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) melaksanakan Persiapan dan pemaparan Policy Brief bersama Panitia Masyarakat Hukum Adat...
oleh PBHKP | Agu 26, 2024 | Berita, Kebijakan, Nonlitigasi
Sorong, pbhkp.or.id – Dalam memulai tahapan untuk mendorong adanya Revisi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengakuan dan Penetapan Keberadaan dan Hak Masyarakat Hukum Adat Moi atas Tanah dan Hutan Adat di Kabupaten Sorong, maka perlu adanya...
oleh PBHKP | Jul 28, 2024 | Berita, Kebijakan, Narasumber, Nonlitigasi
Sorong, pbhkp.or.id – Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan penerapan Peraturan Baawaslu serta Non-Peraturan Bawaslu dalam Pelaksanaan Tugas dan fungsi Pengawas Pemilu, maka Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Melaksanakan Kegiatan “Sosialisasi Perbawaslu...
oleh PBHKP | Mar 19, 2024 | Berita, Kebijakan, Nonlitigasi, Uncategorized
Pbhkp.or.id, SORONG – Menanggapi rencana pembangunan Smelter dan Pabrik pembuatan baja di kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan memperhatikan Pentingnya Kajian Amdal dalam Permen LHK No. 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengkajian Amdal Pembangunan Smelter Kajian...
Komentar Terbaru