Sorong, Pbhkp.or.id – Dalam program lanjutan dari Sosialisasi Program Kampanye Amankan Manusia dan Hutan Papua, Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) melaksanakan Persiapan dan pemaparan Policy Brief bersama Panitia Masyarakat Hukum Adat

Pemaparan Policy Brief yang berkaitan dengan alasan di dorongnya Program Revisi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengakuan dan Penetapan Keberadaan dan Hak Masyarakat Hukum Adat Moi atas Tanah dan Hutan Adat di Kabupaten Sorong dengan Memasukan Tim Kesekretariatan untuk membantu kerja-kerja Panitia MHA

Kegiatan yang yang berlangsung pada hari Selasa-rabu 3-4/09/2024 bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Sorong di hadiri oleh Perwakilan dari Panitia MHA yang juga Menjabat sebagai Kepala Bagian, Kepala Badan dari OPD-OPD Dinas Kabupaten Sorong dengan melihat tugas, fungsi, hambatan dan Memberi Solusi kepada Panitia MHA

Kabag Hukum Demianus Aru, SH sebagai salah satu Panitia MHA Mengatakan, “Program ini baik, rencananya kalau suda dibentuk SK perubahan Panitia MHA yang memasukan OPD-OPD yang bersentuhan langsung dengan tupoksinya setelah itu Tim Kesekretariatan di angkat oleh Bagian Hukum”.

Loury da Costa, SH memastikan dengan dimasukannya Tim Kesekretariatan maka Kerja-kerja Panitia MHA dapat Maksimal.

ketua PBHKP itu juga berharap Program yang telah tersusun dengan rangkaian kegiatan ini dapat berjalan dengan baik.

Penulis : Econ