Tim PBHKP Sorong saat melaksanakan asistensi,Focus Group Discussion (FGD) serta pembentukan tim perumus dan SOP dalam mendorong draff naskah akademik dan peraturan tentang wilayah kelolah masyarakat adat di Kabupaten Tambrauw...hal ini diperlukan bisa mendorong pembangunan serta menghindari potensi konflik antara pemerintah dan masyarakat terkait pengadaan tanah untuk pembangunan dan menjaga hutan tetap lestari.
Dikirim oleh Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan Dan Perdamaian - Pbhkp Sorong pada Jumat, 01 September 2017
FGD dan Pembentukan Tim Perumus Wilayah Kelola Masyarakat Adat di Kabupaten Tambrauw
Tim PBHKP terlibat aktif dalam uji publik RPJMD Kabupaten Tambrauw 2017-2022.Dalam kegiatan ini Tim PBHKP menanyakan terkait wilayah kelola masyarakat adat yang diatur dalam RPJMD Kabupaten Tambrauw sesuai dengan visi misi Bupati dan wakil bupati terpilih 2017-2022.
Dikirim oleh Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan Dan Perdamaian - Pbhkp Sorong pada Minggu, 15 Oktober 2017
PBHKP Sorong Dilibatkan Dalam Uji Publik RPJMD Tambrauw
Pembuatan, Review dan Finalisasi Draft Naskah Akademik dan Draft Perda Wilayah Kelola Masyarakat Adat Kabupaten Tambrauw
Review Draft naskah Akademik dan Perda Wilayah Kelola masyarak...Dikirim oleh Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan Dan Perdamaian - Pbhkp Sorong pada Senin, 13 November 2017
Komentar Terbaru