Tim PBHKP Sorong saat melaksanakan asistensi,Focus Group Discussion (FGD) serta pembentukan tim perumus dan SOP dalam mendorong draff naskah akademik dan peraturan tentang wilayah kelolah masyarakat adat di Kabupaten Tambrauw...hal ini diperlukan bisa mendorong pembangunan serta menghindari potensi konflik antara pemerintah dan masyarakat terkait pengadaan tanah untuk pembangunan dan menjaga hutan tetap lestari.

Publicado por Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan Dan Perdamaian - Pbhkp Sorong em Sexta-feira, 1 de setembro de 2017

FGD dan Pembentukan Tim Perumus Wilayah Kelola Masyarakat Adat di Kabupaten Tambrauw

Tim PBHKP terlibat aktif dalam uji publik RPJMD Kabupaten Tambrauw 2017-2022.Dalam kegiatan ini Tim PBHKP menanyakan terkait wilayah kelola masyarakat adat yang diatur dalam RPJMD Kabupaten Tambrauw sesuai dengan visi misi Bupati dan wakil bupati terpilih 2017-2022.

Publicado por Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan Dan Perdamaian - Pbhkp Sorong em Domingo, 15 de outubro de 2017

PBHKP Sorong Dilibatkan Dalam Uji Publik RPJMD Tambrauw

Review Draf Naskah Akademik dan Perda Wilayah Kelola Masyarakat Adat Kabupaten Tambrauw