oleh PBHKP | Mei 20, 2026 | Berita, Nonlitigasi, para legal
SORONG, Pbhkp.or.id — Peresmian 2.025 Pos Bantuan Hukum atau Posbankum kampung dan kelurahan di Papua Barat dan Papua Barat Daya menandai dimulainya ujian besar pelayanan hukum gratis di Tanah Papua. Program itu hanya akan efektif jika paralegal, lembaga bantuan...
oleh PBHKP | Sep 5, 2025 | Berita, Kebijakan, Nonlitigasi
Kota Sorong, pbhkp.or.id – Dalam mendukung perluasan Akses Keadilan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, Kementrian Hukum Kanwil Papua Barat Melaksanakan Addendum Bantuan Hukum Tahun 2025 bersama LBH PBHKP dan beberapa Organisasi Bantuan Hukum lainnya...
oleh PBHKP | Okt 14, 2024 | Berita, Nonlitigasi
Sorong, pbhkp.or.id – Sebagai salah satu partisipan dalam Slot Games kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat di Tanah Papua, Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamain (PBHKP) Sorong menjalankan Program Kampaye Amankan Hak-Hak Masyarakat Adat, Hutan dan Tanah...
oleh PBHKP | Okt 1, 2024 | Berita, Kebijakan, Narasumber, Nonlitigasi
Sorong, pbhkp.or.id – Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian Melaksanakan kegiatan program Kampanye “Amankan manusia dan Hutan adat Papua” (AMAHUTA) dengan Kegiatan Pembentukan tim Perumus/Penyusun Pembuatan Draft Revisi Peraturan Bupati...
oleh PBHKP | Sep 5, 2024 | Berita, Kebijakan, Nonlitigasi
Sorong, Pbhkp.or.id – Dalam program lanjutan dari Sosialisasi Program Kampanye Amankan Manusia dan Hutan Papua, Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) melaksanakan Persiapan dan pemaparan Policy Brief bersama Panitia Masyarakat Hukum Adat...
oleh PBHKP | Agu 26, 2024 | Berita, Kebijakan, Nonlitigasi
Sorong, pbhkp.or.id – Dalam memulai tahapan untuk mendorong adanya Revisi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengakuan dan Penetapan Keberadaan dan Hak Masyarakat Hukum Adat Moi atas Tanah dan Hutan Adat di Kabupaten Sorong, maka perlu adanya...
Komentar Terbaru