Sorong, pbkp.or.id – Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya telah disahkan dalam Rapat Paripurna di DPR RI pada17 November 2022, Pembentukan DOB Papua Barat Daya ini diharapkan dapat Meningkatkan Pelayanan Publik dan Mempercepat Pembangunan dari Kampung,sampai pada Kota/Kabupaten di Provinsi ini.
Ini merupakan Momentum tata kelola dan Percepatan Peningkatan Pelayanan Publik di Provinsi baru
Sejalan dengan itu International NGO Forum On Indonesian Development (INVID), bersama dengan Pusat studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gajah Mada, Social Research (SOREC) UGM, dan Institute for Research and Empowerment (IRE) akan Mendorong Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan di Papua Barat Daya dan Papua Selatan melalui Program KOLABORASI.
Program ini akan berkontribusi pada efektifitas pelaksanaan Otonomi Khusus dengan meningkatkan kemampuan Pemerintah daerah melalui Perencanaan, Penganggaran, pengelolahan dan Evaluasi Pembangunan daerah yang berkualitas.
Dalam diskusi pada Hari Jumat 15 September 2023 Pukul 09:00
sampai Selesai yang dilaksanaman di Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian di jalan Seriti 2 HBM terdapat dua tema yaitu Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara Orang Asli Papua (OAP) dan Penyusunan Tata Ruang wilayah
Dalam diskusi, Radif Perwakilan Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan mengatakan Bahwa,” Tujuan dari Kegiatan diskusi ini adalah mendiskusikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi Provinsi Papua Barat Daya Terkait Pembentukan dan penataan ASN untuk layanan Publik dan Pemerintahan
lanjutnya, selain itu juga masalah dan tantangan dalam penyusunan rencana tataruang wilayah di PBD
Loury da Costa, Ketua PBHKP dalam diskusi menyambut baik Rekan-rakan dari lembaga Research UGM, “kami siap mendukung Program yang dijalankan demi Ilmu Pengetahuan dan Mendapat solusi dari permasalahan dan tantangan daro DOB Papua Barat Daya.
Penulils : Econ
Komentar Terbaru