Pbhkp.or.id – Sorong, 23/2/2023, Bertempat di Aula Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sorong, Himpunan Wanita Karya (HWK) Kota Sorong merayakan HUT Ke-42, dalam perayaan tersebut diselingi dengan kegiatan Workshop Perempuan dan Politik.
Dalam sambutannya Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Sorong, Flortje Baransano mewakili Ketua Himpunan Wanita Karya (HWK) Kota Sorong Elly Talla Nio menyampikan pentingnya keterlibatan dan peran perempuan dalam dunia politik guna memberikan warna tersendiri untuk keberpihakan bagi kaum perempuan dalam roda pemerintahan.
Adapun dalam kegiatan workshop tersebut menghadirkan para narasumber yang mempunyai kompetensi di bidangnya masing-masing, yaitu Loury da Costa selaku Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian dan Johana Kamesrar sebagai Akademisi dan Pemerhati Gender.
Menurut Loury da Costa, Presentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang tertinggi tercapai pada Pemilu 2019 lalu, yakni 21% (Jumlah Anggota DPR RI: 575 anggota, Laki-laki: 457 anggota, Perempuan: 118 anggota, ini belum mencapai 30% porsi ideal keterwakilan perempuan diparlemen seperti yang ditetapkan oleh Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Status Perempuan dalam Posis Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan (UN Commission on the Status of Women). Jika porsi keterwakitan perempuan masih dibawah standar, akan sulit bagi perempuan untuk bisa memberikan dampak besar di lembaga legislatif.
Keterwakilan perempuan sangat berakselerasi dengan pemahaman akan kebutuhan dan kepentingan perempuan, dan yang dapat menyuarakan aspirasi tersebut adalah perempuan. Intinya agar adanya pengintegrasian terhadap gap antara laki-laki dan perempuan yang selama ini dialami oleh perempuan mampu masuk sebagai alat analisis diseluruh level penentuan kebijakan.
Partisipasi perempuan dalam diwilayah politik perlu diupayakan dengan memaksimalkan dan memberdayakan perempuan itu sendiri, selain juga strategi komunikasi politik yang jitu, sehingga perempuan dapat secara maksimal berpartisipasi termasuk menjadi perwakilan di legislatif sesuai dengan keberadaan perempuan di masyarakat.
Jika tingkat partisipasi politik masyarakat temasuk didalamnya perempuan rendah, maka ada indikasi bahwa pelaksanaan demokrasi yang dilaksanakan disuatu negara memberi tanda yang kurang baik. Dan hal tersebut tentu saja akan sangat merugikan bagi bangsa dan negara.
Penulis : Econ
Komentar Terbaru