pbhkp.or.id, SORONG – Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (komnas Perempuan) merupakan mekanisme Nasional HAM, berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 jo. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005, yang salah satu tugas dan kewenangannya adalah untuk memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif serta Organisasi-organisasi masyarakat terkait pencegahan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Oleh sebab itu Komnas Perempuan melalui sub bagian komisi pengembangan sistem pemulihan perempuan melaksanakan Konsultasi dan Asessment Layanan Terintegrasi bagi Perempuan di Provinsi Papua Barat untuk ikut berpartisipasi, Perwakilan Kota sorong dalam hal ini PBHKP yang diwakili oleh Sonny Laratmase Sebagai kader Paralegal yang bergerak di Peduli HAM dan Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
Kegiatan yang dilaksanakan di Sorong Bertempat di Hotel Vega, pada Senin-Selasa (6-7-12-21) yang dihadiri oleh jejaring Masyarakat Sipil pendamping korban yang berada di Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat dan beberapa kabupaten di Papua Barat itu masih menemukan bahwa situasi kekerasan dan pelalayanan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan masih terkendala sumberdaya pengelolahannya.
Sedangkan tujuan kegiatan tersebut untuk mendapatkan masukan dan perkembangan terkini tentang layanan Pemulihan bagi perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS yang juga mengalami kekerasan dan mendorong kebijakan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang hidup dengan HIV/AIDS di Tingkat Provinsi Kota dan Kabupaten.
Kader Paralegal Sonny Laratmase sebagai Perwakian Kota Sorong Menilai, ” Kegiatan yang dilakukan sudah baik namun tambah Sonny, “Pendamping masih kurang dan juga dalam legalitas untuk mendamping korban kekerasan di tingkat kepolisian dan kurangnya data dari Pemerintah Masih terkesan tertutup dan belum terbuka secara real sehingga belum dapat di ketahui tingkat dan jumlah kekerasan dari tahun ke tahun. tutup sonny.
Penulis : Econ
Komentar Terbaru