ket: Foto bersama Bagian Hukum Tim Evaluasi Kemenkumham Kanwil PB dan Koordinator Nonlitigasi LBH PBHKP Jein robby Wosiry,SH

Sebagai salah satu program prioritas Kementerian Hukum dan HAM, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor Wilayah sebagai penyelenggara di daerah perlu disukseskan pelaksanaannya. Untuk memastikan Lembaga / Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah lulus verifikasi dan akreditasi di Kabupaten Sorong berjalan seuai dengan tugas dan fungsinya, Kanwil Kemenkumham Papua Barat melalui Bidang Hukum melalukan monitoring dan evaluasi

Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terkait, Rabu (22/09) di kabupaten Sorong sendiri ada 3 (tiga) OBH yang telah terakreditasi dan aktif memberikan bantuan hukum kepada masyarakatan yang membutuhkan, salah satunya Pos Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP),

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini didasarkan pada Undang – undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat / orang miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum di Papua Barat terlaksana dan tepat sasaran.

Dalam kunjungan dan evaluasi Bidang Hukum berkunjung ke LBH PBHKP dengan melakukan koordinasi dengan para pemberi bantuan hukum yang ada untuk mendapatkan informasi perihal pendampingan hukum yang diterima oleh klien selama menghadapi proses hukum.

Seusai melakukan evaluasi Bidang Hukum juga melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas pengajuan oleh LBH PBHKP yang ada untuk mendapatkan masa perpanjangan sebagai mitra Kanwil Kemenkumham Papua Barat dalam memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat miskin.

ket: Penyerahan berkas/dokumen untuk proses perpanjangan sebagai mitra Kanwil Kemenkumham PB

Jein Robby Wosiry, SH Koordinator Nonlitigasi di LBH PBHKP mengatakan, “Kami dari LBH PBHKP Menyambut baik atas kunjungan teman-teman dari Kanwil Papua Barat disamping bisa mengevaluasi, kami juga bisa memberi langsung dokumen yang berkaitan dengan Bantuan Hukum yang telah diunggah pada Aplikasi Sidbankum dan perpanjangan sebagai mitra Kanwil Kemenkumham Papua Barat dalam memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat miskin.

Penulis : Ade Mus