Ket : Foto bersama LBH PBHKP, Ketua DPRD beserta Anggota, dan Sekwan Sorsel

SORONG, pbhkp.or.id – DPRD Kabupaten Sorong Selatan bersama Tim Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) menggelar rapat pleno pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat untuk dijadikan Perda.

Selain Raperda Pengakuan dan Perlindungan masyarakat Hukum Adat Sorong Selatan ada juga Raperda tentang perubahan status kampung persiapan menjadi kampung defenitif, perubahan Perda nomor 20 tahun 2007 tentang larangan pemasukan dan pengedaran minuman keras (Miras), dan perubahan Perda nomor 6 tahun 2011 tentang bangunan gedung yang melekat di Dinas PU setempat.

Rapat yang dilaksanakan Rabu, 22 September 2021 di ruang sidang DPRD Sorong Selatan itu dipimpin oleh Martinus Maga S,Sos sebagai ketua DPRD, dihadiri kabag Hukum setda Kabupaten Sorong Selatan Theopilus Thesia, SH, Loury Da Costa, SH Sebagai Ketua dan Staf Richard Rumbekwan, SH dari Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian, ada juga tokoh-tokoh adat dan dewan adat wilayah Sorong Selatan.

Ketua dewan Martinus “Rapat pleno ini adalah tahap akhir sebagai evaluasi dan penegasan bersama termasuk unsur-unsur didalamnya yang telah hadir dalam rapat Pleno sebelum ditetapkan sebagai perda dengan jumlah pasal sebanyak 31 didalamnya, termasuk Perda Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat Sorong Selatam”.

tim PBHKP
Ket: Ketua LBH PBHKP Loury Da Costa, SH saat Menjelaskan Terkait Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum adat di ruang sidang Kantor DPRD Sorsel

Ketua LBH PBHKP Loury Da Costa, SH, mengapresiasi pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan dalam hal ini setda yang membidangi bidang hukum dan Bapemperda yang telah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Sorong Selatan dan akan menjadi Perda.

Penulis : Ade Mus