Sorong,pbhkp.or.id– Lembaga Bantuan Hukum  Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian  LBH PBHKP Sorong, memberikan Apresiasi dan juga dukungan penuh kepada Bupati Kabupaten Sorong DR Jhonny Kamuru SH, yang telah mencabut izin empat perusahaan, yakni PT. Inti Kebun Lestari, berlokasi di Distrik Segun seluas 15.631Ha, PT.Cipta Papua Plantation, berlokasi di Distrik Mariat  dan Sayosa, seluas 15.671Ha, PT.Inti Kebun Lestari , berlokasi di Distrik Salawati, Distrik Klamono dan Distrik Segun  seluas 34.400Ha dan PT Sorong Agro Sawitindo yang berlokasi di Distrik Segun, DIstrik Klawala dan Distrik Klamono seluas 40.000Ha.

Saat ini, salah satu  perusahaan  yakni PT. Sorong Agro Sawitindo membawa permasalahan pencabutan izin  untuk di selesaikan melalui gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.  Langkah yang diambil Bupati Sorong merupakan kemenangan bagi masyarakat adat dan para pemilik tanah ulayat, dengan demikian pihak PBHKP Sorong yang selama ini ikut memperjuangkan hak hak masyarakat adat Orang Asli Papua (OAP) memberikan dukungan kepada orang nomor satu di Kabupaten Sorong tersebut.

“Apa yang dilakukan Pak Jonny Kamuru sudah selayaknya kita dukung karena memperjuangkan hak hak masyarakat adat, Beliau adalah seorang pemimpin dan anak adat Malaloi yang betul betul membela masyarakat di Kabupaten Sorong,”Kata Kordinator Non-Litigasi PBHKP Sorong Jein Robby Wosiri.SH (Selasa/24/08)

Jein Robby Wosiri menegaskan bahwa dukungan harus diberikan kepada Bupati Sorong yang tengah menghadapi gugatan PTUN karena telah membela hak hak masyarakat adat. Sebagaimana kita ketahui bahwa tindakan tegas  Bupati Sorong mencabut ijin operasional ke empat perusahaan yang bergerak di invertasi perkebunan kepala sawit ini karena ada beberapa alas an, diantaranya, perusahaan tidak mematuhi kewajiban dalam izin usaha perkebunan (IUP), Pusahaan tidak melakukan kewajiban pelaporan perkembangan usaha perkebunan, perubahan kepemilikan saham dan kepengurusan, izin lokasi sudah kadaluarsa, serta adanya kejanggalan dalam penerbitan IUP.

“Banyak pelanggaran yang telah dilakukan ke empat perusahaan itu terhadap tanah ulayat masyarakat yang telah kehilangan hak hak mereka. Apa yang dilakukan Beliau (Bupati Sorong) sudah merupakan kewajiban kita untuk memberikan dukungan penuh,”Timpal Loury Da Costa SH selaku Ketua PBHKP Sorong.

Da Costa menambahkan bahwa Masalah pencabutan izin keempat perusahaan tersebut  bukan hanya menjadi issue local di tanah papua saja melainkan telah menjadi issue nasional dan mendapat sorotan dan pantauan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi  region Maluku,Papua dan papua Barat. Dengan demikian dukungan kepada Bupati Sorong harus kita berikan (***)

Penulis : Tim pbhkp