Dampak Pencemaran Lingkungan

Loury Da Costa SH (Penulis adalah Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Sorong)

PENDAHULUAN

Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Sorong menekankan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kota Sorong memiliki keanekaragaman sumber daya alam hayati dan non-hayati, serta jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi, yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir. Selain itu juga, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dikelola secara terpadu agar tercipta keseimbangan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan dengan upaya pemanfaatan, pembanguna, perlindungan dan pelestarian pengelolaan wilayah pesisir yang berwawasan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat.

Dalam Perturan Daerah Kota Sorong Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Sorong Tahun 2014-2034 kawasan wilayah Tanjung Saoka dan Tanjung Kasuari merupakan kawasan budidaya yang peruntukannya untuk kawasan pariwisata. Yang terjadi saat ini diwailayah Tanjung Saoka yang notabene merupaka kawasan pariwisata sudah ada aktifitas perusahaan tambang Galian C dan aktifitas Reklamasi Pantai yang dilakukan oleh PT. Bagus Jaya Abadi. Akibat dari aktifitas tersebut membawa dampak terjadinya kerusakan diwilayah darat (diduga masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas) dan pencemaran lingkungan di sekitar pesisir pantai dan kawasan mangrove yang menjadi objek wisata masyarakat Kota Sorong.

KASUS POSISI

Permasalahan aktifitas tambang Galian C dan Reklamasi Pantai di sekitar Tanjung Saoka sudah lama dikeluhkan oleh masyarakat setempat kepada pihak perusahaan dan pemerintah Kota Sorong. Terakhir pada bulan Agustus 2019 telah dilakukan pertemuan antar masyarakat, pihak perusahaan dan  pihak pemerintah daerah, dimana dalam pertemuan tersebut disepakati beberapa poin penting dalam menyikapi permasalahan tambang Galian C dan Reklamasi Pantai yang membawa dampak kerusakan dan pencemaran di darat dan di wilayah pesisir laut, serta kawasan mangrove yang menjadi lokasi wisata, yang dikelola oleh masyarakat. Dalam pertemuan tersebut sampai saat ini tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak perusahaan maupun pemerintah daerah dalam menyikapi kerusakan dan pencemaran yang dialami oleh warga masyarakat.

FAKTA LAPANGAN

Berdasarkan temuan dilapangan telah terjadi perusakan dan pencemaran akibat aktifitas tambang Galian C (diduga masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas) dan Reklamasi  Pantai oleh PT. Bagus Jaya Abadi di lokasi wisata Tanjung Saoka.

Reklamasi Pantai oleh PT. BJA Tambang Galian C oleh PT. BJA
Kawasan Pesisir Tercemar Kawasan Pesisir Tercemar

FAKTA HUKUM

Akibat dari aktifitas Tambang Galian C dan Reklamasi Pantai yang dilakukan oleh PT. Bagus Jaya Abadi (BJA) sudah melanggar ketentuan Perundang-undangan Republik Indonesia dan Peraturan Daerah Kota Sorong, antara lain:

  1. UU RI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  2. UU RI No, 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil.
  3. UU RI No 18 tahun Tahun 2013 tentng Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
  4. UU RI No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
  5. Perda Kota Sorong Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Sorong.
  6. Perda Kota Sorong Nomor 5 Tahun 2014 Tetntang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Sorong Tahun 2014-2023.

ANALISIS HUKUM

Berdasarkan fakta lapangan dan fakta hukum yang diperoleh akibat tambang Galian C dan Reklamasi Pantai, maka perusahaan PT. Bagus Jaya Abadi dapat dikenakan sangsi pidana, perdata dan administrasi, antara lain:

Pidana :

Kasus Pidana lingkungan: 

Dipertegas dalam UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sangsi pidana pasal 98 dan pasal 109 Jo pasal 116.

Kasus Pidana Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil:

Dipertegas dalam UU RI No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sangsi pidana Pasal 73 huruf  “f” dan “g”.

Kasus Pidana Kehutanan:

Dipertegas dalam UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sangsi pidana Pasal 17 ayat (1) huruf “a”, “b”, “c”, “d”, dan “e”,  Jo Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2).

Kasus Pidana Tata Ruang

Dipertegas dalam UU RI No. 26 Tahun 2007  tentang Penataan Ruang, sangsi pidana Pasal 69 ayat (1), Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2).

Perdata :

Pasal 1365 BW (Perbuatan Melawan Hukum)

Proses di dalam pengadilan :

  • Gugatan Biasa.
  • Class Action.
  • Legal Standing/Gugatan Organisasi Masyarakat.
  • Citizen Law Suit.

Administrasi :

Pelanggaran Ijin sesuai dengan UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tindakan yang dapat dilakukan antara lain:

  • Teguran secara tertulis.
  • Tindakan paksa.
  • Pembekuan Ijin Lingkungan.
  • Pencabutan Ijin Lingkungan.
  • Audit Lingkungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarakan temuan lapangan dan analisis hukum maka perusahaan PT. Bagus Jaya Abadi sudah melanggar ketentuan Perundang-undangan Republik Indonesia dan Peraturan Daerah Kota Sorong, untuk itu maka:

  1. Aparat Penegak Hukum segera melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan laporan Kasus dari Masyarakat terkait aktifitas Tambang galian C dan reklamasi pantai yang dilakukan oleh PT. Bagus Jaya Abadi.
  2. Pemerintah Kota Sorong segera menghentikan aktifitas Tambang galian C dan reklamasi pantai yang dilakukan oleh PT. Bagus Jaya Abadi serta melakukan pemulihan lingkungan akibat dari aktifitas perusahaan tersebut.
  3. Perusahaan PT. Bagus Jaya Abadi segera membayar ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak akibat aktifitas Tambang galian C dan reklamasi pantai, terutama masyarakat Tanjung Saoka yang terkena dampak dikawasan wisata.