Sorong, pbhkp.or.id – Selasa, 4 Agustus 2020, bertempat di kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Kota sorong diadakan Press Release terkait kasus penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan liar atas nama terdakwa Felix Wiliyanto, direktur PT. Bangkit Cipta Mandiri (PT.BCM) dan membacakan tuntutan Jaksa Penuntut umum atas dugaan pelanggaran Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang No.18 Tahun 2013 jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung di dalamnya, Papua Forest Watch,PBHKP,Pusaka,Auriga,Pusaka,JPIK,AMAN Sorong Raya, dan Aman Malamoi menerangkan bawha, ” , berdasarkan pemantauan Koalisi, masyarakat hanya memperoleh kompensasi antara 100 ribu sampai 600 ribu rupiah per meter kubik kayu yang ditebang dari tanah ulayat mereka. Padahal untuk satu meter kubik kayu di Papua maupun Papua Barat mencapai 7 juta rupiah per meter kubik. Jika tiba di luar Papua harga kayu itu akan berkalilipat. Pada situasi ini keuntungan terbesar bukan pada Orang Asli Papua.

Selain itu, beberapa kasus terhenti pada aktor di Papua saja. Padahal pasokan kayu di Papua tersebut berkaitan dengan permintaan dari luar Papua. Dalam hal ini sangat mungkin FW merupakan actor lapangan, sementara actor sesungguhnya adalah, pihak-pihak lain, baik yang berada di wilayah Papua atau di wilayah lain. Mereka bias saja sebagai pihak yang mendanai perbuatan di Papua sekaligus menerima keuntungan paling besar. Oleh karena itu, penyidik KLHK harus mengembangkan kasus FW ini dengan menelusuri aliran transaksi keuangan PT BCM maupun FW. Apalagi sejak 2017.

Koalisi Masyarakat Sipil menambahkan bahwa dalam situs http://silk.dephut.go.id/, PT BCM tidak tercatat sebagai pemegang sertifikat legalitas kayu. Selama periode 2017 – 2020 jika PT BCM melakukan transaksi penjualan kayu dengan perusahaan lain, maka, perusahaan yang menerima aliran kayu tersebut patut diduga terlibat pencucian kayu yang diduga illegal.

Berdasarkan hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil yang di wakili oleh Jefrianus Duwit sebagai Kordinator advokasi, Jein Robby A. Wosiri sebagai koordinator Non Litigasi PBHKP dan Vecy Mobalen Ketua Aman Sorong Raya meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengembangkan kasus FW untuk melihat aktor lain yang terlibat, meminta agar Penyidik untuk mengembangkan kasus menggunakan pendekatan aturan hukum tindak pidana pencucian uang, Menelusuri transaksi kayu oleh PT BCM selama periode 2017-2019, Menelusuri transaksi kayu oleh PT BCM selama periode 2017-2019, dan meminta agar Pihak Aparatur penegak hukum terhadap kasus FW untuk mengabaikan status NPL sebagai alibi dari tindakan pembalakan liar yang dilakukannya.

Penulis: Econ