Sorong, pbhkp.or.id – Keluarga terdakwa pembakaran kantor DPRD Kota Sorong melakukan aksi damai di kantor Pengadilan Negeri Sorong, Senin siang (15/06/2020).Kehadiran peserta aksi ini meminta kepastian terhadap kelanjutan proses sidang yang sering kali mengalami penundaan dari jadwal yang telah ada. berbagai spanduk dan pamflet di bentangkan untuk menympaikan aspirasi dan dukungan mereka kepada para terdakwa kasus pembakaran gedung kantor DPRD Kota Sorong. kehadiran peserta aksi yang berjumlah puluhan orang ini di dampingi oleh kuasa hukum para terdakwa, yakni Eli Yakwam Kaiwai dan Simon Soren .

Spanduk maupun panflet yang di usung diantaranya berisi tulisan ” Tidak Ada Keadilan Untuk Orang Papua Di Mata Hukum Indonesia” maupun “Stop Diakriminasi Hukum Terhadap Tapol Papua” dibentangkan olehpeserta aksi. Dalam orasi singkatnya, Koordinator Lapangan menyatakan bahwa ini hari ini telah terjadi diskriminasi hukum kepada teman dan rekan kami yang saat ini sedang menjalani persidangan

Humas PN Sorong, Dedi Lean Sahusilawane SH, dalam tanggapannya terkait aksi tersebut menjelaskan, bahwa selain pihak Pengadilan Negeri Sorong dalam menangani kasus tersebut juga ada Jaksa Penuntut Umum, serta Lapas Sorong tetap akan menghormati hak-hak para terdakwa.

“Kami berupaya agar para terdakwa ini bisa memperoleh status hukum yang jelas. Pengadilan Negeri Sorong mengupayakan hal itu. perlu diketahui bahwa sejak bulan Maret hingga Mei, bahkan kita tidak pasti kapan kondisi ini berakhir. Makanya, kami harus koordinasi dengan berbagai pihak. Syukur puji Tuhan sidang ini bisa berjalan, meskipun banyak perkara yang harus kami tangani. Bapak-bapak bisa melihat sendiri, saat ini banyak sekali perkara harus ditangani, misalnya dari Polres Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Polsek Kota Sorong,”Ujar Sahusilawane.

Dedi mengakui, server milik Pengadilan Negeri Sorong hanya 1 yang online, itupun telah terpakai untuk mengkover perkara perdata, administrasi tahanan. Jadi, kami upayakan sebisa mungkin untuk mempercepat perkara pembakaran kantor DPRD Kota Sorong. untuk itu pihaknya meminta para peserta aksi maupun keluarga tersangka dapat mengerti masalah yang di hadapi saat ini.

” Pihak Kejaksaan Negeri Sorong secepat mungkin melaksanakan ini. Sejak awal kami semangat melaksanakan sidang online. Jika terjadi gangguan mau bilang apa. Sayangnya hal-hal tersebut di luar kemampuan. Kami berharap bapak dan ibu dapat memaklumi keadaan PN Sorong. Disamping itu, selaku humas PN Sorong menyampaikan terima kasih sudah menyempatkan waktu datang ke PN Sorong,”Harap Sahusilawane.

Sementara itu I Putu Sastra Adi Wicaksana dari Kejaksaan Negeri Sorong selaku Jaksa Penuntut Umum menyampaiakan bahwa proses ini tetap berjalan dan tidak usah khawatir, tentunya untuk masalah ini pasti akan selesai. Saya mau sampaikan bahwa di dalam persidangan, segala macam fakta persidangan harus diungkap. Dan setiap persidangan, terdakwa selalu didampingi guna memperjuangkan hak-hak dari rekan-rekan terdakwa.

” Pihak Keluarga Kuatir , kita ikuti saja proses yang sedang berjalan. Kita semua mengupayakan agar persidangan ini cepat selesai. Nanti keputusannya bagaimana, kita tunggu saja. Hari ini sidang akan berjalan, pemeriksaan terdakwa, kita akan mendengarkan keterangan terdakwa,” ujar Sastra.

Nathalius Yewen yang mewakili pihak keluarga menegaskan, kepada pengadilan, yang berkepentingan terhadap proses ini, agar ada kepastian hukum kepada para terdakwa. karena dalam proses persidangan masalah ini sudah sering kali mengalami penundaan tampa alasan yang jelas ” Jangan sampai tertunda lagi, Hari ini kita merasa dirugikan, karenanya kita menuntut demi harga diri. Kami disini menuntut ketidakadilan. Mereka ditahan dengan alasan perusakan atas gedung DPR Kota Sorong,”Tegas Yewen.

Pada Kesempatan itu juga pihak keluarga meminta kepada Pihak JPU untuk menyampaikan kepada DPR Kota Sorong terkait berapa besar kerugian yang dialami dalam mengganti aset kantor dewan yang dirusaki saat terjadi demo di Gedung wakil rakyat tersebut. dirinya bersama keluarga akan melakukan penggalangan dana untuk ganti kerugian yang ada.

“Kami sebagai masyarakat merasa disakiti. Meski demikian kami akan menggalang dana untuk mengganti barang-barang yang rusak,”Tandas Yewen. (Econ)

Editor : Peko L Hoda