Sorong, pbhpk.or.id – Satu lagi kontribusi yang dilakukan Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Sorong yang dipercayakan untuk mengikuti diskusi yang bertemakan “Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Sumber daya Alam di Tanah Papua”.

Diskusi yang berlangsung hari Rabu, 13 Mei 2020, Pukul 15:00 Wit, dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting itu dilaksanakan oleh Pusaka dan Auriga didukung oleh Anti Corruption Learning Center (ACLC) Komisi pemberantasan Korupsi untuk memeriksa lebih jauh kesesuaian antara kebijakan pemerintah terkait penegakan hukum SDA-LH dengan kondisi faktual di lapangan yang semakin dinamis dan kompleks khususnya di Tanah Papua.

Dalam diskusi juga membahas terkait salah satu kasus yang terungkap adalah kasus Henoch Budi Setyawan alias Ming Ho yang bermula saat penangkapan 81 kontainer berisi 1.680 meret kubik kayu ilegal yang tersimpan di Gudang Depo Teluk Bayur dan Depo Japfa Milik PT Salam Pasifik Indonesia Lines (SPIL), karena masih terdapat sejumlah kelemahan mulai dari dakwaan hingga putusan.

Hadir dalam diskusi Loury Da Costa, SH, dari PBHKP, Rasio Rido Sani Dirjen Gakkum KLHK, Muslim Lobubun dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak dan Moderator oleh Linda (Majalah Tempo) peserta yang terdiri dari kalangan organisasi masyarakat sipil, Akademisi, pengambil kebijakan, wartawan dan penegak hukum.

ket: ketua PBHKP Loury Da Costa, SH sedang melakukan diskusi melalui Zoom Meeting dikantor

Dalam kesempatan itu juga Ketua PBHKP Loury Da Costa, SH memberikan tanggapan dan kesimpulanya, beliau mengatakan, “harus adanya kolaborasi dan pemberdayaan Paralegal, komunitas dan masyarakat yang tinggal langsung didaerah hutan, untuk menjadi ujung tombak dalam proses Nonlitigasi dan melaporkan pihak-pihak ke instasi terkait tentang adanya permainan oleh pihak yang membekup dan memberi modal dalam melakukan tindak pidana ilegal loging, tutupnya.

Penulis: Econ.r