Sorong – pbhkp.or.id, Keberadaan indeks terhadap keadilan ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau perangkat bersama dalam mendorong pemenuhan akses terhadap keadilan dan reformasi hukum di indonesia, dalam hal ini di dukung komunitas global Internasional Development Law Organization (IDLO), Bappenas dan masyarakat sipil indonesia (YLBHI, IJRF, dan Indonesian Legal Roundtable) telah menghasilkan seperangkat indikator.

PBHKP sebagai lembaga bantuan hukum terakreditasi di percayakan untuk dapat memberikan masukan dalam pengembangan alat ukur (indeks) yang disusun dimasa mendatang, memberikanormasi teraktual kondisi terhadap keadilan di indonesia khususnya di Papua Barat terlebih khusus di kota Sorong, dan menyamakan pandangan visi dalam menindaklanjuti temuan indeks Akses terhadap keadilan.

Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 7 sampai 8 November 2019 bertempat di Four Points Hotel, Jl. M.H Thamrin No.9, Jakarta , Kota Jakarta Pusat, di ikuti oleh 34 Profinsi dari berbagai organisasi dan lembaga bantuan hukum dengan 68 peserta, yang hadir dalam kegiatan tersebut ketua PBHKP Loury da Costa, SH dan Staff Non-Litigasi Richard Rumbekwan, SH.

ketua PBHKP sedang memberikan masukan terkait indeks terhadap keadilan
FOTO: Saat menghadiri workshop Akses Terhadapa Keadilan.

“Kegiatan ini sangat berharga, karna ada masukan-masukan dari berbagai stakholder dalam mengembangkan indikator dan standar pengukuran indeks terhadap keadilan, agar menjadi perhatian bagi pemerintah untuk masyarakat menjangkau atau memperoleh keadilan”, ungkap ketua PBHKP Sorong di sela-sela akhir kegiatan.

Penulis; econ.rumbekwan