Perhimpunan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan & Perdamaian

JL. Sriti II HBM, RT.02/RW.03, Kel. Remu Utara, Kec. Sorong. Tlp (0951) 3176868, web:www.pbhkp.or.id. email: pbhkpkotasorong@gmail.com

Press Release Kasus Pencemaran Lingkungan Pertamina EPAsset IV Papua Field

Sehubungan dengan adanya aduan dari masyarakat terkait pencemaran lingkungan oleh PT.Pertamina EP Asset IV Papua Field, maka dengan ini Tim PBHKP menyampaikan hasil Investigasi:

  1. PT Pertamina EP Asset IV Papua Field yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak di sektor hulu minyak dan gas untuk mengelola Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) Pertamina.
  2. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan operasional, pertamina EP Asset IV Papua Field telah mengikuti peraturan perundangan Republik Indonesia serta dalam pengolahan limbah cair telah memiliki ijin dari Bupati Sorong dengan nomor 660.1/KEP.276-Pertambangan LH/VII/Tahun 2015 dan melakukan perpanjangan.
  3. Bahwa Pertamina EP Asset IV Papua Field telah melaksanakan pemantauan lingkungan secara rutin yang dilaporkan serta verifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong.
  4. Menanggapi pengaduan masyarakat yang tinggal di lokasi pembuangan limbah PT.Pertamina EP Asset IV Papua Field telah terjadi pencemaran lingkungan sehingga Tim PBHKP segera melakukan investigasi dan melihat langsung ke lokasi terjadinya pencemaran tersebut.
  5. Diduga telah terjadi pencemaran lingkungan akibat tumpahan limbah minyak oleh PT Pertamina EP Asset IV Papua Field, adalah karena kurang maksimalnya pengawasan, kontrol terhadap pengelolahan limbah cair dan kurangnya pelaksanaan pemantauan lingkungan secara rutin.
  6. Dari hasil investigasi yang kami lakukan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh PT Pertamina EP dimana penampungan (skyfleet)  yang meluap, karena tidak dapat menampung, akibatnya Limbah Cair merambat ke Sungai dan Perkebunan Warga sekitar.
  7. Meskipun Pertamina EP Asset 4 Papua Field telah melaksanakan pemantauan lingkungan secara rutin yang dilaporkan serta terverifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong, namun pada kenyataannya di lapangan, berdasarkan hasil investigasi Tim PBHKP terdapat pencemaran lingkungan.
Foto: Dampak luapan limbah cair terhadap lingkungan

Rekomendasi:

  • Pemberian sanksi administratif agar PT Pertamina EP tidak melakukan Perusakan lingkungan seperti yang telah di jelaskan pada Kronologi kasus, dan Hak Pertambangan yang dimilikinya. Sanksi administratif dapat berbentuk teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, atau pencabutan izin berdasarkan Permen LH No. 2 Tahun 2013 “ pedoman penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup “ pasal 4 ayat 1
  • pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan

a.    penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;

b.    remediasi (upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup);

c.    rehabilitasi (upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem);

d.    restorasi (upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula); dan/atau

e.    cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 98 (1) “setiap orang yang dengan sengaja melakukan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah)”

Pasal 99 (1) “setiap orang yang dengan kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah)”

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, semoga menjadi klarifikasi terhadap Kasus  tersebut.

Wassalam.

Direktur PBHKP
Loury da Costa, SH

Penulis: Econ.rumbekwan