Sorong,pbhkp.or.id – Banyaknya kasus pelanggaran hukum yang sering dialami warga masyarakat khususnya diwilayah kota sorong dan sekitarnya, sering menjadi beban tersendiri bagi warga yang berurusan dengan hukum. untuk itulah sangat diperlukan pemahaman yang baik dari warga akan pentingnya pengetahuan tentang hukum apabila mereka tersangkut masalah hukum.

demikian tanggapan yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Papua barat,Anthonius Ayorbaba saat menghadiri kegiatan penyusunan indeks akses terhadap keadilan yang dilaksanakan di kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Sorong jalan Sriti II HBM Sorong.

Kakanwil Kemenkumham Papua Barat (Anthonius Ayorbaba)

“Warga ,Masyarakat yang mengikuti kegiatan ini diharapkan akan menjadi pionir pionir oleh Kanwil Kemenkumham Papua Barat, pengetahuan yang diperoleh bisa menjadi modal utama tetang bagaimana mendapat bantuan hukum dari organisasi bantuan hukum yang berada di wilayah kerja Kanwil Kemenkumham Papua Barat,”Kata Anthonius Ayorbaba,Selasa 18 juni 2019.

Anthonius Ayorbaba menekankan bahwa kegiatan yang dilaksanakan PBHKP Sorong yang merupakan salah satu Lembaga Bantuan Hukum yang bekerja sama dengan Kemenkumham wilayah Papua Barat dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu ini mengharapkan agar warga masyarakat khususnya yang berada di wilayah kota sorong dan sekitarnya bisa memanfaatkan dengan baik pelayanan bantuan hukum yang ada.

“Kami mengharapkan agar warga kota Sorong dan sekitarnya bisa memanfaatkan kesempatan yang ada ini untuk mengerti dan memahami berbagai aturan hukum yang ada sehingga apabila bermasalah dengan aturan hukum bisa meminta pendampingan hukum lewat LBH, salah satunya di PBHKP Sorong,”Ujar Anthonius Ayorbaba.

kegiatan penyusunan indeks akses terhadap keadilan ini terselenggara atas kerjasama dari Masyarakat pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI),Indonesian Legal Roundtable (ILR), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LIRA) dan International Development Law Organization (IDLO), yang telah berlangsung sejak senin 17 juni hingga jumat 20 juni besok. kegiatan yang dikemas dalam bentuk forum group discussion (FGD) ini selain diikuti oleh warga masuarakat sebanyak 30 peserta, juga di ikuti oleh perwakilan akademisi, praktisi hukum dan aktivis kemasyarakatan.

Penulis : Tim PBHKP