Sorong,pbhkp.or.id – Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Moi di Kabupaten Sorong, serta implementasinya untuk pengakuan dan penetapan tanah Adat dan hutan adat saat ini semakin gencar di sosialisasikan secara luas. hal ini sangat membantu dalam memberikan pemahaman akan pentingnya perlindungan hukum kepada masyarakat adat dalam menjaga dan melindungi hak adat mereka.

untuk itu pihak Lembaga masyarakat Adat (LMA) Malamoi Kabupaten Sorong menggandeng pihak Yayasan Pusaka jakarta menggelar kegiatan Diskusi Lokakarya membahas Perda Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan masyarakat Hukum Adat Moi Di Kabupaten Sorong. Kegiatan tersebut berlangsung pada Sabtu 9 Ferbruari lalu di Aula Gedung Keik Malamoi,KM 13 Klasaman Kota Sorong.

salah satu peserta kegiatan tersebut dari Perhimpunan bantuan hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Sorong memberikan apresiasi atas rencana kegiatan yang dilaksanakan LMA Malamoi tersebut. seperti yang dikatakan oleh Ketua PBHKP Sorong, Loury Da costa.SH, bahwa manfaat dari kegiatan tersebut nantinya bisa membawa perubahan bagi masyarakat adat, khususnya yang berada dibawah payung LMA Malamoi Sorong.

“Kegiatan tersebut sangat bermanfaat, kepastian hukum dan perlindungan atas tanah adat dan kekayaan alam yang dimiliki masyarakat adat Malamoi memang harus diperjuangkan dengan maksimal,”Kata loury Da Costa.SH.

kedepannya, menurut Da Costa dari hasil Diskusi lokakarya yang telah dilaksanakan tersebut, bahwa sangat perlu dibuat suatu peraturan Bupati dan SK Bupati kabupaten Sorong tentang pengakuan dan penetapan tanah dan hutan adat Moi di kabupaten Sorong.

“Dengan demikian, hak hak masyarakat adat moi di Kabupaten Sorong akan terlindungi dengan baik,”Tandas Da Costa.

Penulis : KKBOS