Manokwari,pbhkp.or.id – Hasil terbaik diperoleh  tim Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Sorong dalam sidang ajudikasi sengketa informasi publik yang digelar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari sejak Selasa,12/02 oleh Komisi Informasi Pusat, dimana pbhkp sorong yang tampil sebagai pemohon dengan empat (4) berkas perkara informasi publik  dikabulkan oleh majelis komisioner pusat .

Dengan demikian para termohon dalam hal ini Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tanaman pangan,Perkebunan dan holtikultura serta Dinas Kehutanan harus menyerahkan dokumen informasi publik yang di minta pihak pbhkp sorong. Sementara termohon dari Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sorong tidak hadir saat putusan dibacakan.

Mediasi antara pemohon dan termohon Dinas Kehutanan Pemprov Papua Barat disaksikan Mediator dari KI Pusat

“Hasil sidang ajudikasi sengketa informasi publik sudah kita lalui dengan baik setelah mediasi yang dilakukan sebelumnya, dan dari empat permohonan sengketa, hanya termohon dari Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sorong yang tidak hadir saat pembacaan putusan oleh majelis komisioner KI Pusat,”Ujar Ketua PBHKP Sorong,Loury Da costa.SH.

Secara singkat dijabarkan oleh Loury Da Costa, bahwa dokumen informasi publik yang diserahkan ada dalam bentuk Hard copy dan soft copy dari ketiga termohon tadi. Memang tidak semua dokumen informasi publik didapatkan seperti tertera dalam surat permohonan sengketa yang diserahkan pihak pbhkp kepada KI Pusat, namun memurut Loury Da Costa bahwa hasil yang dicapai sudah memuaskan pihaknya selaku pemohon.

“Ada beberapa dokumen yang tidak ada dalam penguasaan para pemohon, sementara yang berada dalam penguasaan para pemohon secara patuh telah mereka serahkan kepada kami. Ini merupakan suatu langkah maju dalam keterbukaan informasi publik kepada masyarakat luas yang ingin memperoleh informasi publik tersebut,”Terang da costa.

Berdasarkan hasil putusan KI Pusat nomor 050/X/KIP-PS-A/2018 dengan termohon Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong, majelis komisioner KI Pusat mengabulkan permohonan informasi pemohon seluruhnya dan menyatakan informasi yang diminta pemohon merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.

“Salinan putusan akan dikirim oleh KI Pusat kepada pihak termohon, nanti setelah batas waktu yang ditetapkan oleh undang undang apabila tidak ditindak lanjuti, maka kami dari pbhkp akan  action kembali guna mendapat dokumen dokumen publik yang kami minta dari termohon Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong,”Tandas Da Costa.

Penulis:KKBOS