Manokwari,pbhkp.or.id – pelaksanaan sidang ajudikasi sengketa informasi publik yang dilaksanakan oleh komisi informasi pusat di salah satu ruangan milik Sekolah Tinggi ilmu Hukum (STIH) Manokwari sejak Selasa kemarin (12/02), ini diharapkan bisa membawa dan mendorong percepatan terbentuknya komisi informasi publik tingkat provinsi Papua Barat.

Demikian yang diharapkan oleh Yohanis Renyaan, salah satu calon anggota komisioner komisi informasi tingkat provinsi Papua Barat. Anggota komisioner tersebut merupakan perwakilan dari unsur akademisi yang telah mengikuti test dan properti test untuk memduduki salah satu bangku komisioner tingkat provinsi. Dirinya mengakui bahwa sejak terpilih bersama dengan beberapa calon lainnya, tinggal menunggu surat keputusan (SK) Gubernur Papua Barat untuk dilantik.

“Ini merupakan suatu terobosan baru bagi kita di Papua Barat, dimana kehadiran komisioner dari pusat ini bisa menjadi satu pertimbangan khusus dari Pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur untuk mengeluarkan SK pelantikan,”Kata Yohanis Renyaan, Kamis (14/02).

Menurut Renyaan, dengan adanya Komisi Informasi di daerah, maka para pemohon informasi tidak bersusah payah lagi untuk melakukan permohonan sengketa ke pusat, karena di daerah sudah ada serta tidak memakan waktu yang lama dalam penyelesaian sengketa.

Sementara itu, dari hasil sidang  ajudikasi sengketa informasi publik yang dilakukan oleh KI Pusat berhasil mengeluarkan lima putusan sengketa, diantaranya empat (4) putusan diberikan kepada Pemohon  dari Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Sorong dengan termohon antara lain Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Papua Barat, Dinas Tanaman Pangan,Perkebunan dan Holtikultura Pemprov Papua Barat, Dinas Kehutanan Pemprov Papua Barat, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong. Sementara satu (1) Putusan lagi diberikan Kepada Pemohon perorangan atas nama Samuel Rumbarak dengan termohon dari Pemerintah Kabupaten raja Ampat.

Penulis :KKBOS