Manokwari,pbhkp.or.id – Terobosan baru di lakukan oleh tim pbhkp sorong sebagai salah satu pemohon dalam sidang ajudikasi sengketa informasi publik yang dilaksnakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Propinsi Papua Barat.

Sidang ajudikasi yang baru pertama kali digelar ini menhadirkan dua pemohon, selain pbhkp sorong, satu pemohon perorangan atas nama Samuel Rumbarak yang berhadapan dengan termohon pemerintah Kabupaten raja Ampat terkait pelatikan kepala kampung Mnier yang belum dilaksanakan sejak tahun 2105.

sementara itu selaku pemohon, pbhkp sorong berhadapan dengan tiga dinas dari Pemerintah Papua Barat, yakni Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tanaman Pangan, perkebunan dan holtikultura, dan dinas Kehutanan. sementara satu dinas lagi , yakni Dinas Lingkungan Hidup dari Pemerintah Kabupaten Sorong. adapun sidang ajudikasi sengketa informasi publik di dilaksanakan di salah satu ruangan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sanggeng Manokwari, yang berlangsung sejak selasa,12/02 hingga Jumat,15/2.

Tim pbhkp sorong yang turun dalam sidang ajudikasi dipimpin langsung oleh Loury Da costa.SH selaku ketua pbhkp sorong bersama dua orang staf non litigasi, Jein Wosiri.SH dan Petrus Bedaboro.SH.

“Untuk sementara ini, kami sudah berhasil mendapatkan beberapa dokumen yang kami minta dari dinas Lingkungan hidup dan Tanaman pangan Pemprov Papua Barat, setelah melewati proses sidang dan mediasi. salinan putusan sudah kami terima tadi,:Ujar Ketua pbhkp sorong,Loury Da Costa.SH.

Loury berharap, masih ada dua sidang ajudikasi lagi yang harus dilalui dengan para termohon Dinas Kehutanan Pemprov papua Barat serta Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Sorong, hasilnya bisa sama dengan dua sidang yang telah dilalui sebelumnya.

“Itu harapan kami, namun semua itu harus melalui proses sebelum ada keputusan yang final terkait sengketa informasi ini,”Ujar Da Costa.

Beberapa Dukumen informasi publik yang berhasil di peroleh setelah tahapan mediasi

hingga saat ini sidang ajudikasi masih akan dilanjutkan, dimana pbhkp selaku pemohon bersama Dinas Kehutanan Pemprov Papua Barat akan melakukan mediasi pada Kamis,14/02 besok sebelum masuk dalam putusan final sidang ajudikasi sengketa informasi publik.

sementara untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong hingga memasuki sidang kali ke tiga tidak terlihat hadir, ada kemungkinan putusan majelis komisioner akan memutuskan hasil sidang tampa diharidi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong selaku termohon dalam perkara sengketa informasi publik tersebut.

Untuk Sidang ajudikasi Sengketa Informasi Publik yang baru pertama kali dilaksanakan di Provinsi Papua Barat ini, pihak Komisi Informasi Pusat menurunkan tim sebanyak 11 orang yang terdiri dari Komisioner merangkap majelis sidang, Panitera serta beberapa Staf KIP.

Penulis : KKBOS