Pada 26 Agustus 2015, petugas SPORC Brigade Kasuari Unit Sorong, yang sedang menggelar operasi gabungan pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan, menemukan warga yang sedang melakukan penebangan kayu dengan mesin chain saw di kawasan hutan Kampung Saporkren, Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat.

Keempat petugas SPORC, Berdianus Saragih, Fransiskus Mado, Edwi Yunanto, Welem Dimara, menanyakan status izin operator chainsaw tersebut, yang diketahui masing-masing bernama Demi Dimara, Sarif dan Rasid. Mereka menjelaskan bahwa kegiatan pembalakan kayu atas perintah Jufni, anggota Reskrim Polres Raja Ampat dan diketahui memiliki izin IPHHK (Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu) dipegang oleh Abdul Rajab Wailata. Kayu-kayu tersebut akan dijual kepada Edy Sarifudin di Waisai untuk proyek pemerintah pembangunan jalan trotoar.

Operator chainsaw juga menjelaskan kalau Abdul Rajab adalah pemilik hutan adat di kawasan tersebut dan tidak mengetahui kalau kawasan hutan tersebut dilarang melakukan kegiatan penebangan kayu karena kawasan hutan konservasi. Petugas SPORC menjelaskan status hutan konservasi Cagar Alam Salawati Utara tidak boleh untuk pemanfaatan kayu tetapi untuk perlindungan sumber daya alam.

Alhasil, petugas SPORC menyita kayu merbau 136 batang dan tiga mesin chainsaw. Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BKSDA Papua Barat, juga memeriksa dan menahan Abdul Rajab Wailata bin Senin Wawiyai (43 tahun), beralamat di Kelurahan Waisai, Raja Ampat, diketahui sebagai pihak yang disangkakan memerintahkan kegiatan penebangan kayu.

Penyidik BKSDA, Sollu Batara, S.Huta, MH, dalam Surat Perintah Penahanan dijelaskan penahanan dilakukan berdasarkan bukti permulaan dugaan keras telah melakukan tindak pidana kehutanan, yaitu melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai izin pemanfaatan hutan, mengorganisasi atau menggerakkan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 Ayat (1) huruf a dan atau Pasal 94 Ayat (1) huruf a, Jo Pasal 12 huruf a dan atau Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Jo Pasal 55, 56 KUHP, yang terjadi di Kawasan Hutan Cagar Alam Wagio Barat, Kampung Saporkren, Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat.

Atas perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU), Danang Prasetyo Dwiharjo, SH, menyimpulkan Abdul Rajab Wailata Bin Senin Wawiyai bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. JPU menyatakan Abdul Rajab Wailata Bin Senin Wawiyai bersalah dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat 1 huruf b jo Pasal 12 huruf b, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H, Jo Pasal 55 (1) Ke 1 KUHP. Pidana penjara selama 2 tahun dikurangi masa penahanan dan menyita barang bukti berupa mesin chain saw dan gergaji rantai, serta kayu jenis merbau untuk kepentingan sosial.

Dalam persidangan, korban Abdul Rajab bersaksi sebagai pemilik hak ulayat dalam obyek sengketa yang sudah dimanfaatkan secara turun temurun dan mempunyai ijin (IPHHK) yang dikeluarkan Dinas Kehutanan Raja Ampat Nomor 522.2/-/DINHUT-RA/IV/2015. Abdul Rajab baru saja mengetahui setelah ada surat teguran dari BKSDA pada April 2015, bahwa kawasan hutan tersebut ditetapkan sebagai Cagar Alam dan dilarang melakukan kegiatan penebangan kayu.

Loury Da Costa, pendamping hukum dari Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) di Sorong, mejelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, setiap kegiatan perencanaan kehutanan, mencakup inventarisasi hutan, pengukuhan hutan, penggunaan dan pengelolaan hutan hingga penyusunan rencana hutan, seharusnya dilakukan secara transparan, partisipatif dan terpadu. Dalam Kasus Rajab, pemerintah Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan di Kabupaten dan Provinsi, serta instansi terkait lainnya, mengabaikan hal ini, karenanya kebanyakan masyarakat tidak mengetahui kalau hutan adatnya sudah menjadi kawasan konservasi dan tidak bisa dimanfaatkan.

“Hak masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan hutan harus dihormati dan dilindungi, dalam kasus Rajab, pemerintah harus menyelesaikan persoalah hak penguasaannya terlebih dahulu, sebelum ditetapkan menjadi Cagar Alam. Berdasarkan pertimbangan pemikiran dan alasan hukum, maka kami minta Abdul Rajab dibebaskan”, ungkap Loury da Costa.

Sejak awal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini diterbitkan, banyak pihak menentang karena produk hukum yang represif dengan pasal-pasal yang mengancam pemidanaan dan memenjarakan masyarakat disekitar dan dalam kawasan hutan, terdapat pertentangan antara pasal-pasal dan tidak dihasilkan dari proses partisipatif dan tertutup dalam pembentukan undang-undang. Dalam konteks Papua, hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan yang belum diakui dan dihormati maka akan menimbulkan banyak kasus kriminalisasi.

Ank, Februari 2016